Ekonomi Lebanon yang Terus Terperosok

 

 Ket: Pertumbuhan PDB Lebanon yang terus menurun sejak Krisis Keuangan Global 2008.

Sejak satu dekade terakhir, Lebanon mengalami penurunan ekonomi yang luar biasa yang kemungkinan disebabkan oleh kegagalan pemerintah dalam mengatasi krisis politik dan ekonomi karena digerogoti korupsi dan perseteruan antar elite politik yang hanya mementingkan kepentingan golongannya. 

Lebanon terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang menurun dan mulai minus pada 2018. Akibatnya, dengan jumlah hutang mencapai US$86 Milliar, rasio utang terhadap PDB lebanon diperkirakan telah menyentuh di angka 150% (Tertinggi ketiga di dunia setelah Jepang dan Yunani). Angka pengangguran juga terus meningkat hingga berada di level 25% dan hampir sepertiga rakyat Lebanon hidup dibawah garis kemiskinan. 

Tercatat, inflasi Lebanon melonjak hingga 89.74% pada Juni 2020. Sedangkan makanan dan minuman mengalami kenaikan harga hingga 246.42% pada Mei 2020. Nilai mata uang Lebanese Pound juga telah tergerus sebanyak 80% terhadap US Dollar. 

Harga-harga kebutuhan pokok melonjak tajam serta banyak bisnis yang berguguran. Akibatnya, banyak rakyat Lebanon yang terkena phk mulai mengalami kelaparan, disisi lain tabungan mereka terus tergerus akibat inflasi yang menggila. Kondisi inilah yang membuat sepertiga rakyat Lebanon jatuh kedalam jurang kemiskinan.

Rasa ketidakpuasan dan kemarahan rakyat terus memuncak sehingga memicu rangkaian aksi demonstrasi anti pemerintah sejak 2019. Banyak rakyat Lebanon yang turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi menentang pemerintah agar memperbaiki keadaan, tak jarang beberapa aksi demo berujung kekerasan dan bentrokan antara pendemo dan polisi.

Setelah kita amati dapat disimpulkan bahwa kehancuran ekonomi Lebanon berawal dari kegagalan pemerintah dalam menjalankan kewenangan. Lebih dari itu terdapat fakta bahwa pemerintahan disana dijalankan secara politik sektarian. Apakah itu?

Lebanon adalah salah satu negara dengan beragam agama dan aliran. Ada 18 agama dan aliran yang diakui oleh negara, beberapa diantaranya yaitu Islam Sunni, Syiah, Kristen Maronit, dan Yudaisme. 

Tiga lembaga politik utama di Lebanon terdiri dari presiden, ketua parlemen, dan perdana menteri dibagi antara tiga kelompok agama terbesar (Kristen Maronit, Islam Sunni, dan Islam Syiah). Sebanyak 128 kursi parlemen juga dibagi merata antara Kristen dan Islam.

Sayangnya, keberagaman agama justru tidak membangun rasa solidaritas diantara mereka, mereka cenderung  mementingkan golongan agama masing-masing dan sering bertikai. Akibatnya pemerintahan berjalan kurang baik karena rangkaian perseteruan politik. Kondisi ini juga mengakibatkan mudahnya kekuatan eksternal dalam mengacaukan jalannya pemerintahan Lebanon. Keragaman agama telah membuat mereka terus berseteru sehingga krisis politik yang merembet menjadi krisis ekonomi tak terelakkan.

Baik pemerintah maupun institusi-institusi di negara itu pun menjalankan berbagai siasat agar kepentingannya berjalan mulus, baik secara ilegal maupun legal. Korupsi pun menjadi tak terhindarkan. Hampir semua lembaga pemerintahan disana deselimuti korupsi. Pemerintah jadi lupa akan kewajibannya untuk mensejahterakan negaranya karena sibuk berseteru dan memperkaya dirinya.

Lebanon mungkin telah mengulangi kesalahan Eropa pada masa Dark Ages dimana agama dan politik disatukan. Penyatuan agama dan politik telah terbukti menimbulkan kekacauan di berbagai negara apalagi jika itu adalah negara yang memiliki agama yang beraneka ragam.

Hal ini dapat menjadi rawan timbulnya pertentangan antar kubu yang hanya mementingkan golongannya. Energi mereka akan habis bukan untuk membangun negara ke arah yang lebih baik, tetapi energi mereka habis untuk perseteruan yang sia-sia. Pembangunan suatu negara harus didahulukan oleh rasa persatuan dan solidaritas antara pihak-pihak yang terlibat didalam suatu negara, baik rakyat maupun pemerintahnya. Dengan demikian, negara dapat memenuhi tugasnya dalam mensejahterakan rakyat dan memberikan rasa keamanan bagi warganya.